UU Omnibus Law – Pada tahun 2020, Indonesia mengalami perubahan besar dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang ada dan menarik investasi lebih banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah disahkan, UU ini juga mendapatkan banyak protes, terutama dari serikat buruh dan kelompok pekerja yang merasa bahwa beberapa poin dalam undang-undang ini tidak melindungi hak-hak mereka. Terutama terkait dengan upah, PHK, dan jam kerja.
Baca juga : Syarat Ikut SNBT 2025, Persyaratan Pendaftaran dan Kualifikasi yang Harus Dipenuhi
Pada akhirnya, sejumlah gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan pada 31 Oktober 2024, MK memutuskan bahwa sebagian dari UU Cipta Kerja tersebut harus diubah. Putusan ini tidak hanya mengubah beberapa ketentuan dalam UU tersebut, tetapi juga membawa dampak besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja, perubahan yang terjadi setelah putusan MK, serta apa yang perlu dipahami oleh perusahaan dan pekerja mengenai regulasi ketenagakerjaan yang baru.
Pengertian UU Omnibus Law Cipta Kerja
Sumber : https://blog.sukawu.com/
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan yang terjadi setelah putusan MK, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyatukan berbagai undang-undang yang ada dalam satu undang-undang baru. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan birokrasi, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan meningkatkan efisiensi serta daya saing ekonomi negara.
Di Indonesia, UU Omnibus Law Cipta Kerja mencakup berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Salah satu bagian yang paling mendapat perhatian adalah ketenagakerjaan, karena UU ini mengubah banyak aturan yang sebelumnya ada dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah pengaturan tentang upah minimum, PHK, pengaturan jam kerja, dan status pekerja kontrak.
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja dan Protes dari Buruh
Proses pembahasan UU Cipta Kerja ini tidaklah mudah. Meskipun tujuan utama dari UU ini adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, banyak pihak yang merasa bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan bagi pengusaha daripada pekerja. Salah satu hal yang mendapat kritik adalah fleksibilitas yang diberikan kepada perusahaan dalam hal pengaturan upah dan PHK. Banyak pekerja merasa bahwa hak-hak mereka akan tergerus dengan adanya pengaturan yang lebih longgar dalam hal ketenagakerjaan.
Pada Oktober 2020, meskipun ada protes besar dari serikat buruh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, setelah disahkan, berbagai kelompok pekerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta agar beberapa pasal dalam UU ini yang dianggap merugikan pekerja untuk diperbaiki.
Putusan MK pada Oktober 2024: Apa yang Berubah?
Pada akhir Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh beberapa serikat buruh dan Partai Buruh. Putusan MK ini memerintahkan pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan penting dalam UU Cipta Kerja, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satu perubahan terbesar yang dihasilkan dari putusan MK adalah pemisahan antara UU Cipta Kerja dan regulasi ketenagakerjaan.
Sebelum putusan MK, banyak ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang tercampur dalam UU Cipta Kerja, seperti pengaturan tentang upah, PHK, dan status pekerja. MK memutuskan bahwa ketentuan tentang ketenagakerjaan sebaiknya disusun dalam undang-undang terpisah. Pemisahan ini bertujuan agar regulasi terkait ketenagakerjaan lebih spesifik, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Selain itu, beberapa ketentuan yang dinilai merugikan pekerja, seperti ketentuan mengenai PHK dan upah minimum, juga harus diubah. MK menyarankan agar upah minimum tetap dijaga agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Begitu pula dengan PHK, yang diharapkan dilakukan dengan prosedur yang lebih jelas dan adil bagi pekerja.
Poin-Poin Penting dalam UU Cipta Kerja Sebelum dan Setelah Putusan MK
asa pengelolaan karyawan di perusahaan Anda belum optimal? Hal ini bisa berdampak pada produktivitas dan kepuasan tim. Jangan tunda lagi untuk mencari solusi yang tepat. Konsultasi sekarang dan bawa pengelolaan tim Anda ke level terbaik!
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Sebelum putusan MK, UU Cipta Kerja mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawan tanpa memberikan kompensasi yang layak. Hal ini menjadi sorotan utama bagi serikat buruh, yang menilai bahwa ketentuan ini akan mempermudah perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja. MK memutuskan bahwa ketentuan ini perlu diubah agar PHK dilakukan dengan prosedur yang lebih jelas dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Baca juga : Jangan Ketinggalan! Pelajari Apa Itu KPI Kerja untuk Sukses!
2. Upah Minimum
Salah satu perubahan terbesar dalam UU Cipta Kerja adalah pengaturan tentang upah minimum. Sebelum putusan MK, UU ini memberikan kebijakan yang lebih fleksibel kepada perusahaan dalam menetapkan upah. Hal ini mengkhawatirkan banyak pekerja, yang merasa bahwa upah mereka bisa saja diturunkan dengan mudah. MK memutuskan bahwa pengaturan upah minimum harus tetap ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan penghasilan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. Status Pekerja Kontrak dan Tetap
UU Cipta Kerja juga mengubah aturan mengenai status pekerja kontrak dan tetap. Sebelum putusan MK, UU ini memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi perusahaan dalam menggunakan pekerja kontrak, yang dianggap bisa mengurangi hak-hak pekerja tetap. MK memutuskan bahwa status pekerja harus diatur dengan lebih jelas, agar tidak ada ketidakpastian yang merugikan pekerja.
Dampak Putusan MK Bagi UU Omnibus Law Cipta Kerja
Putusan MK ini membawa perubahan yang signifikan bagi UU Cipta Kerja, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Dengan adanya pemisahan antara regulasi ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, diharapkan akan ada undang-undang yang lebih jelas dan lebih fokus dalam melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, perubahan pada ketentuan PHK dan upah minimum juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan mereka agar sesuai dengan ketentuan yang baru. Misalnya, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan PHK dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
Evaluasi Kinerja dan Adaptasi Terhadap Perubahan Regulasi
Bagi perusahaan, evaluasi kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi perubahan regulasi ini. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan sudah sesuai dengan undang-undang yang baru. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dapat membantu perusahaan menilai kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan regulasi dan memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Ingin Tau Tentang Jawaban Kontribusi Anda? Ini Penjelasannya!
Selain itu, evaluasi kinerja juga penting untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Perusahaan yang secara rutin melakukan evaluasi kinerja dapat dengan cepat menindaklanjuti masalah yang mungkin timbul, seperti ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan upah atau PHK. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga hubungan yang baik dengan pekerja dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.
Kesimpulan
Sumber : https://www.kantorkita.co.id/
Pengesahan UU Cipta Kerja melalui Omnibus Law merupakan langkah besar dalam upaya penyederhanaan regulasi di Indonesia. Namun, dengan adanya putusan MK yang mengharuskan pemisahan antara regulasi ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, diharapkan akan ada aturan yang lebih jelas dan terfokus pada perlindungan hak-hak pekerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara teratur dan konsisten akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi ini, serta menjaga kesejahteraan pekerja dan kelancaran operasional perusahaan.
Sumber :
- https://www.talenta.co/blog/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/
- https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/12/babak-baru-undang-undang-ketenagakerjaan
- https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gmr4n3dz3o
