Gaji UMR 2025 – menjadi perhatian utama bagi para pencari kerja dan karyawan aktif di seluruh Indonesia. Penetapan UMR atau Upah Minimum Regional merupakan acuan dasar upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Besaran UMR tiap provinsi berbeda dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan. Data Gaji UMR 2025 disusun berdasarkan tren kenaikan tahun sebelumnya dan keputusan resmi pemerintah daerah pada akhir 2024.
Apa Itu Gaji UMR?
Gaji UMR adalah istilah yang merujuk pada upah minimum yang wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai ketentuan wilayah tempat perusahaan beroperasi.
Walau secara hukum istilah “UMR” sudah tidak digunakan, masyarakat masih akrab menyebut UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dengan istilah UMR.
Secara regulasi, Gaji UMR 2025 tetap mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Aturan ini menetapkan bahwa setiap provinsi atau kabupaten/kota harus menentukan upah minimumnya setiap tahun, dengan mempertimbangkan tiga faktor utama:
- Inflasi nasional,
- Pertumbuhan ekonomi daerah,
- Indeks tertentu yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Untuk menentukan Gaji UMR 2025, pemerintah kembali menggunakan formula penghitungan baru sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022. Formula ini menghitung UMP dengan variabel:
- Pertumbuhan ekonomi provinsi
- Inflasi nasional
- Indeks tertentu (α) yang diatur secara teknis oleh Kementerian Ketenagakerjaan
Rumus yang digunakan untuk menghitung Gaji UMR adalah:
UMP(t+1) = UMP(t) + (Penyesuaian Nilai UMP × UMP(t))
Di mana penyesuaian nilai UMP berasal dari hasil perhitungan kombinasi tiga variabel di atas.
Meski istilah hukum yang digunakan kini adalah UMP/UMK, Gaji UMR 2025 tetap menjadi acuan penting dalam sistem pengupahan nasional.
Upah ini menjadi dasar dalam menyusun struktur skala upah, negosiasi kerja, hingga kebijakan sosial yang menyentuh sektor informal.
Secara praktis, Gaji UMR 2025 berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja agar tidak dibayar di bawah standar kebutuhan hidup layak.
Penyesuaian nilai UMR setiap tahun menjadi indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan pekerja, serta dinamika ekonomi di tiap provinsi.
Faktor yang Menentukan Gaji UMR 2025
Penetapan Gaji UMR 2025 tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menggunakan formula resmi yang diatur dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022 sebagai landasan hukum.
Ada tiga komponen utama yang jadi dasar perhitungan upah minimum:
1. Inflasi Nasional
Inflasi nasional mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Semakin tinggi inflasi, semakin besar kebutuhan penyesuaian gaji agar daya beli pekerja tidak turun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia tahun 2023 berada di angka 2,86%. Angka ini digunakan dalam rumus penghitungan Gaji UMR 2025, terutama bagi provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi provinsi, yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi umumnya memiliki kapasitas fiskal dan kemampuan membayar yang lebih besar.
Sebagai contoh:
- Papua Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2023 sebesar 15,24%, didorong oleh sektor pertambangan.
- Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat hanya tumbuh sekitar 2,5%, salah satu yang terendah, disebabkan pelemahan industri pengolahan tembakau dan sektor pariwisata.
Perbedaan inilah yang membuat besaran Gaji UMR 2025 bisa sangat variatif antar daerah.
3. Indeks Tertentu (α)
Indeks tertentu atau faktor α adalah komponen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Angka ini ditentukan berdasarkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Semakin tinggi nilai α, semakin besar potensi kenaikan UMR suatu daerah.
Prediksi Gaji UMR 2025 Berdasarkan Tren
Dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi nasional (2,86% pada 2024) dan pertumbuhan ekonomi daerah, rata-rata kenaikan UMR diperkirakan berada di kisaran 3%–5%. Meski masih menunggu penetapan resmi, prediksi ini cukup akurat karena mengikuti pola tahun sebelumnya.
Contoh prediksi:
- DKI Jakarta: Rp 5.067.381 → diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 5.230.000
- Jawa Barat: Rp 2.057.495 → kemungkinan naik menjadi sekitar Rp 2.130.000
- Jawa Timur: Rp 2.165.244 → berpotensi naik menjadi sekitar Rp 2.250.000
Faktor yang memengaruhi kenaikan:
- Tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah
- Daya beli masyarakat
- Masukan dari dewan pengupahan
- Kebijakan strategis pemerintah pusat
Daftar Lengkap Perkiraan Gaji UMR 2025 di Seluruh Provinsi
Berikut daftar provinsi dengan estimasi UMR 2025 berdasarkan tren tahun sebelumnya:
| No | Provinsi | Upah Minimum (Rp) |
| 1 | Aceh | Rp. 3,460,672.00 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp. 2,809,915.00 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp. 2,811,449.27 |
| 4 | Riau | Rp. 3,294,625.56 |
| 5 | Jambi | Rp. 3,037,121.85 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp. 3,456,874.00 |
| 7 | Bengkulu | Rp. 2,507,079.24 |
| 8 | Lampung | Rp. 2,716,497.00 |
| 9 | Bangka Belitung | Rp. 3,640,000.00 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp. 3,402,492.00 |
| 11 | DKI Jakarta | Rp. 5,067,381.00 |
| 12 | Jawa Barat | Rp. 2,057,495.00 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp. 2,036,947.00 |
| 14 | DI. Yogyakarta | Rp. 2,125,897.61 |
| 15 | Jawa Timur | Rp. 2,165,244.30 |
| 16 | Banten | Rp. 2,727,812.11 |
| 17 | Bali | Rp. 2,813,672.00 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp. 2,444,067.00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp. 2,186,826.00 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp. 2,702,616.00 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp. 3,261,616.00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp. 3,282,812.21 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp. 3,360,858.00 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp. 3,361,653.00 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp. 3,545,000.00 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp. 2,736,698.00 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp. 3,434,298.00 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp. 2,885,964.04 |
| 29 | Gorontalo | Rp. 3,025,100.00 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp. 2,914,958.08 |
| 31 | Maluku | Rp. 2,949,953.00 |
| 32 | Maluku Utara | Rp. 3,200,000.00 |
| 33 | Papua Barat | Rp. 3,393,500.00 |
| 34 | Papua | Rp. 4,024,270.00 |
| 35 | Papua Tengah | Rp. 4,024,270.00 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp. 4,024,270.00 |
| 37 | Papua Selatan | Rp. 4,024,270.00 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp. 3,393,500.00 |
UMP 2024 Tiap Provinsi
Upah ini ditentukan pada tahun 2023.
- DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00: naik sebesar (5,60%)
- Aceh, Rp 3.413.666,00: naik sebesar (7,81%)
- Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782,39: naik sebesar (7,65%)
- Jawa Tengah, Rp 1.958.169,69: naik sebesar (8,01%)
- Jawa Barat, Rp 1.986.670,17: naik sebesar (7,88%)
- Jawa Timur, Rp 2.040.244,30: naik sebesar (7,86%)
- Bali, Rp 2.713.672,28: naik sebesar (7,81%)
- Sumatera Utara, Rp 2.710.493,93: naik sebesar (7,45%)
- Sumatera Barat, Rp 2.742.476,00: naik sebesar (9,15%)
- Riau, Rp 3.191.662,53: naik sebesar (8,61%)
- Jambi, Rp 2.943.033,08: naik sebesar (9,04%)
- Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24: naik sebesar (8,26%)
- Bengkulu, Rp 2.418.280,00: naik sebesar (8,05%)
- Lampung, Rp 2.633.284,59: naik sebesar (7,90%)
- Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00: naik sebesar (7,15%)
- Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00: naik sebesar (7,51%)
- Banten, Rp 2.661.280,11: naik sebesar (6,40%)
- Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407,00: naik sebesar (7,44%)
- Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994,00: naik sebesar (7,54%)
- Kalimantan Barat, Rp 2.608.601,75: naik sebesar (7,16%)
- Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013,00: naik sebesar (8,85%)
- Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977,65: naik sebesar (8,38%)
- Kalimantan Timur, Rp 3.201.396,04: naik sebesar (6,20%)
- Kalimantan Utara, Rp 3.251.702,67: naik sebesar (7,79%)
- Sulawesi Utara, Rp 3.485.000,00: naik sebesar (5,26%)
- Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456,00: naik sebesar (8,73%)
- Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145,00: naik sebesar (6,93%)
- Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54: naik sebesar (7,10%)
- Gorontalo, Rp 2.989.350,00: naik sebesar (6,74%)
- Sulawesi Barat, Rp 2.871.794,82: naik sebesar (7,20%)
- Maluku, Rp 2.812.827,66 (7,39%): naik sebesar
- Maluku Utara, Rp 2.976.720,00: naik sebesar (4,00%)
- Papua, Rp 3.864.696,00: naik sebesar (8,50%)
Catatan: Angka di atas merupakan estimasi berbasis data resmi 2024 dan bisa berubah sesuai kebijakan akhir masing-masing gubernur.
baca juga : 10 Manfaat Utama Menggunakan Aplikasi Absensi Online untuk Perusahaan Anda
Alasan Mengapa Gaji UMR Berbeda-beda
Gaji UMR 2025 tidak ditetapkan dalam satu angka nasional, melainkan dibedakan berdasarkan wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan biaya hidup yang tidak sama di seluruh Indonesia. Berikut faktor utama penyebabnya:
1. Biaya Hidup Tiap Daerah Tidak Sama
Wilayah dengan kebutuhan dasar yang tinggi—seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam—memiliki biaya hidup yang jauh lebih besar dibanding daerah lain.
Hal ini berpengaruh langsung pada besaran Gaji UMR 2025 karena pemerintah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam menyusun kebijakan upah minimum.
Contoh:
Harga sewa, transportasi, dan bahan pokok di Jakarta tentu lebih mahal dibanding daerah seperti Kebumen atau Mamuju.
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Wilayah dengan aktivitas industri dan investasi tinggi umumnya memiliki kemampuan bayar yang lebih besar. Hal ini berdampak pada keputusan gubernur dalam menetapkan UMP dan UMK. Daerah yang menjadi pusat industri dan perdagangan biasanya memiliki UMR lebih tinggi.
Contoh:
Papua Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi dua digit akibat sektor pertambangan, sehingga UMP 2024-nya lebih besar dibanding Nusa Tenggara Timur, yang mayoritas perekonomiannya berbasis pertanian dan perikanan.
3. Struktur Industri dan Sektor Unggulan
Setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda. Daerah yang didominasi industri padat karya sering kali memiliki standar upah berbeda dengan daerah yang bergerak di sektor jasa atau pertambangan.
Contoh:
Industri tekstil di Jawa Barat memberi kontribusi besar terhadap UMR setempat, sementara provinsi seperti Bali yang bergantung pada pariwisata cenderung menyesuaikan UMR sesuai fluktuasi sektor tersebut.
4. Keputusan Gubernur dan Dewan Pengupahan
Meskipun formula nasional telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Setiap gubernur memiliki pertimbangan lokal, masukan dari Dewan Pengupahan, serta dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.
Inilah alasan mengapa meskipun inflasi nasional sama, Gaji UMR 2025 di satu provinsi bisa jauh berbeda dengan provinsi lainnya.
baca juga : Omnibus Law Adalah : Penjelasan Lengkap Beserta Update Terbaru!
Apa Implikasinya bagi Pekerja dan Perusahaan?
Gaji UMR 2025 bukan hanya nominal wajib yang harus dibayarkan kepada karyawan. Lebih dari itu, UMR berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial ekonomi, sekaligus pendorong stabilitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja.
Penetapan upah minimum yang tepat berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.
Implikasi bagi Pekerja
Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum wajib diberikan kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pekerja, UMR menjadi jaminan penghasilan dasar yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum di wilayah tempat bekerja.
Manfaat utama bagi pekerja:
- Menjamin penghasilan yang tidak boleh lebih rendah dari standar minimum yang ditetapkan pemerintah.
- Mengurangi kesenjangan upah, terutama bagi buruh di sektor informal dan padat karya.
- Memberikan kepastian hukum dalam menerima upah, seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat oleh Permenaker No. 18 Tahun 2022.
- Meningkatkan kesejahteraan hidup dasar, karena UMR memperhitungkan variabel kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Implikasi bagi Perusahaan
Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi Gaji UMR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap aturan upah minimum dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.
Dampak positif bagi perusahaan jika menerapkan upah sesuai atau di atas UMR:
- Meningkatkan produktivitas kerja karena karyawan merasa dihargai secara layak.
- Mengurangi tingkat turnover dan biaya rekrutmen akibat rotasi karyawan yang tinggi.
- Menumbuhkan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan pekerja.
- Meningkatkan reputasi perusahaan dalam dunia kerja dan industri.
- Menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan prinsip fair employment.
Fakta Pendukung
Menurut survei yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, perusahaan yang membayar upah lebih tinggi dari UMR cenderung memiliki tingkat loyalitas karyawan yang lebih tinggi dan mengalami pertumbuhan produktivitas lebih stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya, sektor usaha yang cenderung menghindari standar upah minimum justru menghadapi risiko konflik industrial dan penurunan citra publik.
Penutup
Berapa gaji UMR 2025? Jawabannya akan bergantung pada keputusan resmi tiap gubernur yang dirilis menjelang akhir tahun 2024. Meski demikian, dengan melihat tren dan pola kenaikan sebelumnya, estimasi UMR tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan awal bagi karyawan, HR, dan perusahaan. Pastikan terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk update valid.
baca juga : Human Capital Adalah Investasi Paling Cerdas dalam Dunia Kerja Modern
Mau kelola karyawan lebih mudah dan tanpa stres? Proses yang sederhana dan terorganisir membuat pekerjaan HR jadi lebih lancar. Jangan biarkan pengelolaan yang rumit menghambat tim Anda. Konsultasi sekarang untuk solusi yang praktis dan efisien!
