Bingung dengan Aturan PPh 21? Temukan Penjelasannya di Sini!

Aturan PPh 21 – Aturan PPh 21 merupakan salah satu aspek yang wajib dipahami oleh setiap pengusaha dan karyawan.

Mengenal dengan jelas aturan PPh 21 akan memudahkan dalam perhitungan pajak dan kewajiban perpajakan. Temukan penjelasan lengkap mengenai aturan PPh 21 di sini!

Apa Itu PPh 21 dan Bagaimana Cara Perhitungannya?

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau individu atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja.

Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan bentuk pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan.

Cara Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengacu pada penghasilan bruto karyawan, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan diterapkan tarif pajak yang sesuai. Berikut langkah-langkah perhitungannya:

1. Hitung penghasilan bruto: Ini adalah jumlah gaji atau penghasilan yang diterima karyawan dalam periode tertentu.
2. Kurangkan PTKP: PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarannya berbeda tergantung pada status keluarga dan jumlah tanggungan.
3. Terapkan tarif pajak: Setelah mengurangi PTKP, sisa penghasilan akan dikenakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

• Penghasilan bruto karyawan: Rp10.000.000 per bulan
• PTKP: Rp54.000.000 per tahun
• Tarif progresif: 5% untuk penghasilan sampai Rp50 juta, 15% untuk penghasilan di atas Rp50 juta

Setelah menghitung penghasilan kena pajak, baru ditentukan besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

Siapa Saja yang Wajib Membayar PPh 21?

PPh 21 wajib dibayar oleh setiap individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan untuk pemberi kerja. Mereka yang wajib membayar PPh 21 meliputi:

• Karyawan tetap dan kontrak: Semua karyawan yang menerima gaji dari pemberi kerja.
• Pekerja lepas atau freelancer: Yang mendapatkan bayaran atas jasa yang diberikan.
• Pensiunan: Yang masih menerima penghasilan dari perusahaan setelah pensiun.
• Penerima honorarium: Seperti dosen atau narasumber yang menerima honorarium.

Jika penghasilan tahunan melebihi PTKP yang ditetapkan, maka wajib membayar PPh 21.

Bagaimana Tarif PPh 21 yang Berlaku pada 2025?

Tarif PPh 21 pada tahun 2025 masih mengikuti tarif progresif berdasarkan penghasilan kena pajak. Berikut adalah tarif progresif PPh 21 untuk penghasilan karyawan di Indonesia:

• Penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun dikenakan tarif 5%
• Penghasilan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta per tahun dikenakan tarif 15%
• Penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 25%
• Penghasilan di atas Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 30%

Dengan tarif progresif ini, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayar.

Bagaimana Cara HRD Menghadapi Permasalahan PPh 21 Saat Karyawan Pindah Jabatan atau Resign?

Ketika seorang karyawan pindah jabatan atau resign, HRD harus memastikan perhitungan PPh 21 sesuai dengan kondisi tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Pindah Jabatan: HRD perlu memastikan bahwa penghasilan baru yang diterima karyawan setelah pindah jabatan dihitung dengan benar untuk PPh 21. Jika ada perubahan dalam tunjangan atau gaji, HRD harus melakukan perhitungan ulang.
• Resign: HRD harus menghitung PPh 21 berdasarkan gaji yang diterima selama masa kerja. Jika karyawan menerima pesangon atau tunjangan lainnya, hal ini juga perlu dimasukkan dalam perhitungan PPh 21.

HRD juga harus memastikan bahwa PPh 21 yang telah dipotong disetorkan dengan benar ke negara, bahkan jika karyawan berhenti sebelum tahun pajak selesai.

Apa Saja Keringanan atau Potongan yang Dapat Diterapkan pada PPh 21?

Beberapa keringanan atau potongan yang dapat diterapkan pada PPh 21 antara lain:

• Pengurangan PTKP: Setiap individu berhak mendapatkan pengurangan PTKP berdasarkan statusnya, seperti status menikah, jumlah tanggungan anak, atau pensiun.
• Biaya Jabatan: Pekerja yang berstatus pegawai tetap dapat mengurangi penghasilan bruto mereka dengan biaya jabatan yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
• Iuran Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan: Potongan yang dibayarkan oleh karyawan untuk iuran pensiun atau BPJS dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
• Tunjangan Kesehatan: Beberapa perusahaan memberikan tunjangan kesehatan yang bisa dianggap sebagai pengurangan pajak, tergantung pada ketentuan yang berlaku.

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dan pekerja lepas. Perhitungannya dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP dan mengaplikasikan tarif progresif. Setiap karyawan yang memperoleh penghasilan wajib membayar PPh 21 jika melebihi PTKP.

Mengikuti aturan PPh 21 dengan tepat akan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak di perusahaan. Jika Anda masih bingung dengan peraturan yang berlaku, baca artikel lengkapnya di manajemenkoporat.id dan pastikan perusahaan Anda berjalan sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada.

Sumber Referensi:

1. https://manajemenkorporat.id
2. https://www.talenta.co/blog/ketentuan-tarif-pph-21/
3. https://www.programgaji.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/cara-menghitung-pph-21.jpg
4. https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.eCBwdDQ_tCMly7ZnGMNN1gHaEK?w=1600&h=900&rs=1&pid=ImgDetMain