Apa itu PPh? PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Apa itu PPh sangat penting untuk dipahami, terutama bagi yang baru terjun dalam dunia perpajakan atau memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak. Pajak ini memiliki beberapa jenis yang diterapkan sesuai dengan besaran penghasilan dan status wajib pajak, serta memiliki peran penting dalam pembiayaan negara.
Apa Itu PPh?
Adalah pajak yang dikenakan oleh negara terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan usaha selama satu tahun pajak. PPh termasuk dalam kategori pajak langsung, yang berarti bahwa pajak ini dikenakan langsung pada penghasilan yang diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha, pekerjaan, atau sumber penghasilan lainnya.
PPh dapat dikenakan kepada berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, dividen, bunga, dan keuntungan usaha. Sistem pengenaan PPh di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang mengatur tentang kewajiban, tarif, dan prosedur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
Baca Juga : Penasaran Gaji Pegawai Non PNS di RSUD Jakarta? Simak!
Jenis-jenis PPh
Sumber Gambar : hipajak.id
PPh terbagi dalam beberapa pasal, yang masing-masing mengatur pajak atas penghasilan dengan cara yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa jenis PPh yang sering dijumpai:
1. PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan langsung ke negara. PPh Pasal 21 ini berfungsi untuk memudahkan pengumpulan pajak dari individu yang bekerja sebagai karyawan, yang penghasilannya bersifat tetap dan rutin.
2. PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan tertentu, seperti impor barang, pembelian barang oleh pemerintah, atau transaksi lainnya yang melibatkan pemungutan pajak dari pihak yang melakukan transaksi. Misalnya, perusahaan yang melakukan impor barang harus membayar PPh Pasal 22 pada saat barang tersebut masuk ke Indonesia. PPh Pasal 22 biasanya dipungut oleh pihak ketiga, seperti bank atau pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan.
3. PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada individu atau badan usaha lain. Pajak ini biasanya berlaku untuk pembayaran yang berkaitan dengan jasa tertentu, seperti sewa, royalti, dan bunga. PPh Pasal 23 ini dibayar oleh pihak yang memberikan pembayaran dan kemudian dipotong sebelum penghasilan diterima oleh penerima jasa atau sewa.
4. PPh Pasal 24
PPh Pasal 24 berkaitan dengan pengkreditan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Jika seseorang atau badan usaha membayar pajak di negara lain dan penghasilannya dikenakan pajak di Indonesia, maka pajak yang telah dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia.
5. PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah pajak yang harus dibayar secara cicilan setiap bulannya oleh wajib pajak badan atau individu yang memiliki penghasilan lebih dari batas tertentu. Pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk angsuran yang dihitung berdasarkan perkiraan pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan.
6. PPh Pasal 29
PPh Pasal 29 mengatur pembayaran kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada akhir tahun. Setelah menghitung dan melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dan pajak yang dibayar, jika ternyata terdapat selisih lebih antara pajak yang telah dibayar dengan pajak yang seharusnya dibayar, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan.
Fungsi PPh
PPh memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian dan keuangan negara. Pajak ini berfungsi untuk membiayai berbagai sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama PPh:
1. Sebagai Sumber Pendapatan Negara
PPh merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pendapatan negara yang berasal dari pajak ini sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional pemerintah dan mempercepat pembangunan.
2. Sebagai Alat Pengatur Ekonomi
PPh juga berfungsi sebagai alat pengatur perekonomian. Dengan menetapkan tarif pajak yang sesuai, negara dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak untuk barang mewah atau penghasilan tertentu, negara dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memeratakan distribusi pendapatan.
3. Mendorong Kewajiban Sosial
Melalui pengelolaan pajak yang baik, PPh dapat mendorong individu dan badan usaha untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap negara. Setiap warga negara atau badan usaha yang mendapatkan penghasilan memiliki kewajiban untuk berkontribusi melalui pajak, yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
4. Meningkatkan Keadilan Sosial
PPh juga dapat membantu meningkatkan keadilan sosial di masyarakat. Dengan menerapkan tarif progresif pada pajak penghasilan, yaitu semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajaknya, negara dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi.
Manfaat PPh
PPh tidak hanya memberikan manfaat untuk negara, tetapi juga bagi individu dan badan usaha yang terlibat dalam pemungutan dan pembayaran pajak. Berikut adalah beberapa manfaat dari PPh:
1. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik
Salah satu manfaat utama dari pengumpulan PPh adalah pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dengan adanya PPh, negara dapat lebih mudah untuk mendanai program-program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan dari pemerintah.
3. Stabilitas Ekonomi Negara
PPh memberikan kontribusi terhadap kestabilan ekonomi negara dengan cara menyediakan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Pendapatan pajak yang stabil memungkinkan negara untuk merencanakan pengeluaran secara efisien dan mengatasi fluktuasi ekonomi yang tidak terduga.
4. Mendorong Tumbuhnya Usaha dan Investasi
Bagi badan usaha, pembayaran PPh juga memiliki manfaat dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. Dengan membayar pajak sesuai dengan aturan, perusahaan dapat meningkatkan reputasi mereka dan menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah. Pajak yang dibayar juga membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan ekonomi.
5. Memberikan Rasa Keadilan dalam Masyarakat
PPh yang dipungut secara adil dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan tarif progresif dan kebijakan pajak yang tepat, negara dapat memastikan bahwa setiap orang memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini berperan dalam pemerataan kesejahteraan sosial.
Baca Juga : Update Lengkap Gaji Pegawai PNS Puskesmas dan Tunjangannya
Cara Menghitung PPh
Sumber Gambar : pbtaxand.com
Menghitung PPh tidaklah rumit, tetapi membutuhkan perhatian pada setiap jenis penghasilan yang diterima. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk menghitung PPh:
1. Menentukan Penghasilan Kena Pajak
Langkah pertama adalah mengidentifikasi seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Ini termasuk gaji, upah, honorarium, dividen, bunga, dan keuntungan usaha.
2. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Setelah mengetahui total penghasilan, langkah selanjutnya adalah mengurangi penghasilan dengan PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, seperti penghasilan untuk diri sendiri, istri, anak, atau tanggungan lainnya.
3. Menentukan Tarif Pajak yang Sesuai
Tarif pajak yang dikenakan akan berbeda tergantung pada besaran penghasilan yang diperoleh. PPh biasanya menggunakan tarif progresif, di mana semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.
4. Menghitung PPh yang Harus Dibayar
Setelah menghitung penghasilan kena pajak dan mengetahui tarif pajak yang berlaku, langkah terakhir adalah mengalikan tarif pajak dengan jumlah penghasilan kena pajak untuk menentukan jumlah PPh yang harus dibayar.
PPh adalah pajak yang sangat penting untuk perekonomian negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Melalui pengenaan PPh, negara dapat membiayai pembangunan, memberikan layanan publik, dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Bagi wajib pajak, memahami fungsi, manfaat, serta cara perhitungan PPh sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mereka terlaksana dengan baik. Dengan memahami konsep dasar PPh dan kewajiban yang dimiliki, kita dapat berkontribusi pada pembangunan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.
Sumber Refrensi :
- https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/797
- https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-pajak-penghasilan-pph
- https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/
