Istilah UMK dan UMP sering muncul dalam lowongan pekerjaan, kontrak kerja, serta pembahasan kenaikan upah setiap akhir tahun. Keduanya sama-sama merupakan upah minimum, tetapi memiliki cakupan wilayah dan mekanisme penetapan yang berbeda.

Lantas, apa bedanya UMK dan UMP? UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku di tingkat provinsi. Sementara itu, UMK merupakan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Apabila suatu kabupaten atau kota telah memiliki UMK, nilai itulah yang menjadi acuan upah minimum di wilayah tersebut. Jika UMK belum ditetapkan, acuan yang digunakan adalah UMP. Ketentuan upah minimum terbaru mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.

Daftar Isi

• 1. Pengertian UMP
• 2. Pengertian UMK
• 3. Ringkasan Perbedaan UMK dan UMP
• 4. Siapa yang Menetapkan UMP dan UMK?
• 5. Mana yang Berlaku bagi Karyawan?
• 6. Apakah UMK Selalu Lebih Tinggi dari UMP?
• 7. Apakah Upah Minimum Sama dengan Gaji Pokok?
• 8. Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?
• 9. Bagaimana dengan Karyawan yang Sudah Bekerja Lebih dari Setahun?
• 10. Apakah Usaha Mikro dan Kecil Wajib Mengikuti UMK?
• 11. Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
• 12. Cara Memeriksa Upah Minimum yang Benar
• 13. Apa yang Dilakukan Jika Upah di Bawah Ketentuan?
• 14. Kesimpulan
• 15. FAQ
• 16. Referensi

Pengertian UMP

UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Nilainya menjadi batas upah minimum yang berlaku pada seluruh kabupaten dan kota di dalam satu provinsi, khususnya ketika suatu kabupaten atau kota belum memiliki UMK.

Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun. Perhitungannya dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta formula penyesuaian upah minimum yang berlaku. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, formula penyesuaian mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang berada pada rentang 0,50 hingga 0,90.

UMP juga menjadi acuan dasar dalam proses penetapan UMK. Dengan kata lain, nilai UMK tidak disusun tanpa mempertimbangkan upah minimum pada tingkat provinsi.

Pengertian UMK

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Cakupannya lebih sempit karena hanya berlaku pada satu kabupaten atau kota tertentu.

Sebagai contoh, dalam satu provinsi dapat terdapat beberapa nilai UMK yang berbeda. Kabupaten dengan aktivitas industri tinggi dapat mempunyai upah minimum berbeda dari kota atau kabupaten lain dalam provinsi yang sama.

UMK dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Hasil penghitungannya disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur. Penetapan akhirnya tetap dilakukan melalui Keputusan Gubernur.

Jadi, meskipun disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota, UMK tidak ditetapkan langsung melalui keputusan bupati atau wali kota.

Ringkasan Perbedaan UMK dan UMP

Berikut ringkasan untuk menjawab apa bedanya UMK dan UMP secara lebih mudah:

Aspek	UMP	UMK
Kepanjangan	Upah Minimum Provinsi	Upah Minimum Kabupaten/Kota
Cakupan	Seluruh wilayah provinsi	Kabupaten atau kota tertentu
Penetapan akhir	Gubernur	Gubernur
Proses perhitungan	Dewan Pengupahan Provinsi	Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
Rekomendasi	Melalui perangkat daerah provinsi	Melalui bupati atau wali kota
Nilai	Menjadi dasar tingkat provinsi	Harus lebih tinggi dari UMP jika ditetapkan
Penerapan	Digunakan apabila wilayah belum memiliki UMK	Digunakan di kabupaten atau kota yang memiliki UMK

Perbedaan utamanya berada pada wilayah penerapan. UMP berlaku lebih luas, sedangkan UMK disusun berdasarkan kondisi kabupaten atau kota.

Baca juga: Urutan UMK Tertiarnggi di Jawa Barat 2026: Daftar Lengkap 27 Kabupaten/Kota dan Penjelasannya

Siapa yang Menetapkan UMP dan UMK?

UMP dan UMK sama-sama ditetapkan oleh gubernur.

Untuk UMP, Dewan Pengupahan Provinsi menghitung penyesuaian nilai dan memberikan rekomendasi kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi.

Untuk UMK, prosesnya melibatkan lebih banyak tahapan:

1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penghitungan.
2. Hasilnya disampaikan kepada bupati atau wali kota.
3. Bupati atau wali kota memberikan rekomendasi kepada gubernur.
4. Gubernur menetapkan UMK melalui keputusan gubernur.

PP Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan bahwa UMK diumumkan paling lambat 25 November tahun berjalan dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya. Khusus penetapan upah minimum 2026, pemerintah memberikan ketentuan transisi dengan batas pengumuman 24 Desember 2025.

Mana yang Berlaku bagi Karyawan?

Acuan yang digunakan adalah upah minimum di lokasi tempat karyawan bekerja, bukan tempat tinggal atau alamat KTP-nya.

Jika kabupaten atau kota tempat bekerja memiliki UMK, perusahaan menggunakan UMK sebagai batas minimum. Apabila tidak terdapat UMK, perusahaan menggunakan UMP.

Contohnya:

• UMP suatu provinsi adalah Rp3.000.000.
• UMK Kota A adalah Rp3.700.000.
• Karyawan bekerja di Kota A.

Dalam kondisi tersebut, acuan upah minimumnya adalah Rp3.700.000, bukan UMP Rp3.000.000.

Sebaliknya, jika Kabupaten B dalam provinsi tersebut tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah UMP sebesar Rp3.000.000.

Apakah UMK Selalu Lebih Tinggi dari UMP?

UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP.

Artinya, tidak seharusnya terdapat UMK yang lebih rendah daripada UMP pada tahun yang sama.

Namun, tidak semua kabupaten dan kota wajib memiliki UMK. Ketika sebuah wilayah tidak menetapkan UMK, UMP tetap menjadi acuan yang berlaku.

Selain UMP dan UMK, terdapat upah minimum sektoral. PP Nomor 49 Tahun 2025 mengatur bahwa upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMK.

Apakah Upah Minimum Sama dengan Gaji Pokok?

Belum tentu. Upah minimum dapat terdiri atas:

• upah tanpa tunjangan; atau
• upah pokok dan tunjangan tetap.

Karena itu, perusahaan dapat menyusun komponen upah dalam bentuk gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Jumlah kedua komponen tersebut tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku.

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian tertentu. Contohnya dapat berupa tunjangan jabatan yang dibayarkan rutin.

Sebaliknya, uang makan atau transportasi yang hanya dibayarkan berdasarkan kehadiran biasanya tergolong tunjangan tidak tetap. Komponen seperti ini tidak sebaiknya langsung dianggap sebagai bagian dari pemenuhan upah minimum.

Upah minimum juga tidak selalu sama dengan take-home pay. Jumlah yang diterima karyawan dapat dipengaruhi lembur, insentif, potongan, iuran jaminan sosial, pajak, dan komponen lainnya.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman bagi pekerja baru. Meskipun demikian, pekerja dengan pendidikan, kompetensi, atau pengalaman tertentu dapat memperoleh upah lebih tinggi sejak awal berdasarkan kesepakatan dan kebijakan perusahaan.

Status kontrak tidak otomatis menghapus hak atas upah minimum. Baik pekerja tetap maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tetap perlu memperoleh upah sesuai ketentuan yang berlaku pada hubungan kerjanya.

Bagaimana dengan Karyawan yang Sudah Bekerja Lebih dari Setahun?

Untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan seharusnya menggunakan struktur dan skala upah.

Struktur dan skala upah disusun dengan memperhatikan:

• kemampuan perusahaan;
• produktivitas;
• golongan;
• jabatan;
• masa kerja;
• pendidikan;
• kompetensi.

Ketentuan terbaru mewajibkan pengusaha menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah, kemudian memberitahukannya kepada pekerja secara perorangan sesuai golongan jabatannya.

Artinya, pekerja lama tidak seharusnya terus-menerus menerima upah tepat sebesar UMK tanpa mempertimbangkan masa kerja, jabatan, dan kompetensinya. Namun, kenaikan nominalnya mengikuti struktur perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Apakah Usaha Mikro dan Kecil Wajib Mengikuti UMK?

Ketentuan UMP dan UMK dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Meskipun dikecualikan dari UMP atau UMK, nominalnya tidak boleh ditentukan secara bebas tanpa batas. Peraturan tetap menetapkan persyaratan minimum berdasarkan persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan provinsi.

Pengecualian ini hanya berlaku bagi usaha yang benar-benar memenuhi klasifikasi mikro atau kecil. Perusahaan tidak dapat sekadar mengaku sebagai usaha kecil untuk menghindari ketentuan upah minimum.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional masih sering digunakan dalam percakapan. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam regulasi saat ini adalah:

• UMP untuk tingkat provinsi;
• UMK untuk tingkat kabupaten atau kota;
• UMSP untuk sektor tertentu pada tingkat provinsi;
• UMSK untuk sektor tertentu pada tingkat kabupaten atau kota.

Dengan demikian, ketika orang menyebut “UMR Jakarta” atau “UMR Bandung”, maksudnya perlu diperjelas apakah mengacu pada UMP atau UMK.

Cara Memeriksa Upah Minimum yang Benar

Untuk mengetahui upah minimum yang berlaku, lakukan beberapa langkah berikut:

1. Tentukan lokasi tempat bekerja.
2. Cari Keputusan Gubernur untuk tahun yang sedang berjalan.
3. Periksa apakah kabupaten atau kota tersebut memiliki UMK.
4. Periksa apakah bidang pekerjaan memiliki upah minimum sektoral.
5. Pastikan menggunakan dokumen tahun terbaru.
6. Periksa komponen gaji dalam kontrak atau slip upah.

Jangan hanya menggunakan angka dari unggahan media sosial. Nilai yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah nominal dalam Keputusan Gubernur atau pengumuman resmi dinas ketenagakerjaan.

Baca juga: Uang 1 Jt Cocok untuk Usaha Apa? Ini 8 Ide yang Realistis untuk Pemula

Apa yang Dilakukan Jika Upah di Bawah Ketentuan?

Apabila upah yang diterima diduga lebih rendah daripada ketentuan, pekerja dapat memeriksa kontrak, slip gaji, masa kerja, lokasi pekerjaan, dan status usaha terlebih dahulu.

Permasalahan dapat dibicarakan melalui perusahaan, bagian sumber daya manusia, atau serikat pekerja. Jika belum memperoleh penyelesaian, pekerja dapat berkonsultasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan LAPOR MENAKER untuk menyampaikan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial. Identitas serta informasi pengaduan disebut akan dirahasiakan.

Pahami Pengelolaan Upah melalui manakor.id

Memahami apa bedanya UMK dan UMP penting bagi pekerja, manajer, maupun pengelola sumber daya manusia. Kesalahan memilih acuan dapat memengaruhi penyusunan kontrak, anggaran tenaga kerja, struktur gaji, dan kepatuhan perusahaan.

Materi di manakor.id dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai pengupahan, manajemen karyawan, struktur organisasi, dan pengelolaan SDM. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan regulasi serta kebijakan perusahaan yang berlaku.

Kesimpulan

Jadi, apa bedanya UMK dan UMP? UMP berlaku pada tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku secara khusus di kabupaten atau kota.

Keduanya ditetapkan oleh gubernur. Perbedaannya terletak pada proses penghitungan dan wilayah penerapan. UMK dihitung melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta direkomendasikan oleh bupati atau wali kota.

Jika wilayah tempat bekerja memiliki UMK, nilai UMK yang digunakan. Jika tidak memiliki UMK, UMP menjadi acuan. UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP.

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, perusahaan wajib menggunakan struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

FAQ

Referensi

1. Pemerintah Republik Indonesia — PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Pemerintah Republik Indonesia — PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
3. Pemerintah Republik Indonesia — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Klaster Ketenagakerjaan.
4. Pemerintah Republik Indonesia — PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.
5. Kementerian Ketenagakerjaan — Penetapan Upah Minimum Hanya untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun.
6. Kementerian Ketenagakerjaan — JDIH Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
7. Kementerian Ketenagakerjaan — Layanan LAPOR MENAKER.