Undang Undang Tenaga Kerja – adalah undang-undang yang mengatur segala hal terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan ini mencakup hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, serta peran pemerintah dalam hubungan kerja.
UU ini menjadi dasar hukum utama dalam menciptakan hubungan industrial yang adil, melindungi hak-hak pekerja, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, dan mendukung peran pemerintah sebagai pengawas.
Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan keseimbangan bagi seluruh pihak dalam dunia kerja.
Definisi Ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah ketenagakerjaan memiliki pengertian yang telah ditetapkan secara hukum.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), ketenagakerjaan didefinisikan sebagai:
“Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”
Artinya, ketenagakerjaan tidak hanya mencakup hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga seluruh proses yang melibatkan tenaga kerja sejak tahap perekrutan, selama masa kerja berlangsung, hingga pemutusan hubungan kerja atau pensiun.
Cakupan ini mencerminkan bahwa pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang bersifat menyeluruh. Hal-hal yang diatur antara lain:
- Perencanaan tenaga kerja dan pelatihan kerja
- Hubungan kerja dan perjanjian kerja
- Pengupahan dan kesejahteraan pekerja
- Perlindungan kerja, termasuk kesehatan dan keselamatan
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Jaminan sosial tenaga kerja
Dengan pengertian tersebut, UU No. 13 Tahun 2003 bertujuan membentuk sistem ketenagakerjaan yang adil dan seimbang, serta menjamin hak dan kewajiban antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah.
Baca Juga : Mengenal Isi Undang‑Undang Cipta Kerja Beserta Penjelasannya
Tujuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disusun untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan nasional yang adil, seimbang, dan melindungi kepentingan semua pihak.
Tujuan utama dari undang-undang ini tercermin dalam Penjelasan Umum UU serta berbagai pasalnya, yang secara garis besar meliputi:
- Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.
- Menjamin kepastian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha melalui aturan yang jelas dan adil.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan produktivitas.
- Mendorong terciptanya lapangan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan daya saing.
- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan melalui prinsip kemitraan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Dengan adanya UU ini, diharapkan tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, sehingga pembangunan ketenagakerjaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan manusiawi.
Ketentuan Perjanjian Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003
Perjanjian kerja merupakan hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2003, terutama dalam Bab IX. Undang-undang ini menetapkan bahwa perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (14), perjanjian kerja diartikan sebagai:
“Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”
Jenis Perjanjian Kerja
UU ini mengakui dua jenis perjanjian kerja:
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- Berlaku untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara atau selesai dalam jangka waktu tertentu.
- Harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia.
- Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- Dapat diperpanjang dan diperbaharui dengan syarat tertentu.
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- Berlaku untuk hubungan kerja permanen atau pekerjaan yang bersifat tetap.
- Dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
- Wajib mencantumkan masa percobaan (jika ada), maksimal 3 bulan.
Syarat Sah Perjanjian Kerja
Agar perjanjian kerja sah menurut hukum, harus memenuhi syarat berikut sesuai Pasal 52 ayat (1):
- Ada kesepakatan kedua belah pihak
- Mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum
Perjanjian kerja menjadi dasar utama dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, pengaturannya dalam UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha secara adil.
Baca Juga : UU Cipta Kerja 2024 : Perubahan Penting untuk Dunia Kerja
Dampak Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)
1. Dampak Positif
a. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja
UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti hak atas upah layak, jaminan sosial, cuti, keselamatan kerja, dan kompensasi saat terjadi PHK.
b. Kepastian dalam Hubungan Kerja
Dengan pengaturan tentang perjanjian kerja, PHK, jam kerja, dan lainnya, hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadi lebih jelas dan terstruktur.
c. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Undang-undang mendorong peningkatan kualitas hidup pekerja melalui pengaturan upah minimum, tunjangan, dan hak-hak lainnya.
d. Pengakuan terhadap Serikat Pekerja
UU ini mendukung kebebasan berserikat dan memungkinkan pekerja membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja sebagai alat perjuangan kolektif.
e. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan
Terdapat mekanisme resmi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk melalui mediasi, konsiliasi, dan pengadilan hubungan industrial.
2. Dampak Negatif / Tantangan dalam Implementasi
a. Penyalahgunaan Sistem Kontrak (PKWT)
Dalam praktiknya, banyak pengusaha menggunakan sistem kerja kontrak terus-menerus untuk pekerjaan tetap, yang merugikan pekerja dan melanggar prinsip perlindungan dalam UU.
b. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Meski aturan telah dibuat, pengawasan di lapangan masih lemah. Banyak pelanggaran tidak ditindak secara tegas, menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi pekerja.
c. Beban Administratif bagi Pengusaha Kecil
Beberapa pengusaha, khususnya di sektor UMKM, merasa terbebani oleh ketentuan administratif dan kewajiban hukum yang dianggap kompleks atau berat untuk dipenuhi.
d. Konflik Kepentingan antara Pekerja dan Pengusaha
Perbedaan kepentingan kadang memicu ketegangan, terutama dalam isu PHK, upah, atau penetapan status kerja. Hal ini bisa berdampak pada hubungan industrial yang tidak harmonis.
e. Ketidaksesuaian dengan Dinamika Ekonomi Modern
Sebagian ketentuan dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dunia kerja, seperti model kerja digital, outsourcing, dan gig economy, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pembaruan kebijakan.
UU No. 13 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum yang penting dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun membawa banyak manfaat, keberhasilannya sangat tergantung pada penegakan hukum, kepatuhan pelaku usaha, serta kemampuan pemerintah dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala menjadi penting agar perlindungan tenaga kerja tetap relevan dan efektif.
Ingin pantau kerja tim secara real-time tanpa ribet? Dengan aplikasi yang tepat, Anda bisa awasi progres kerja kapan saja dan di mana saja. Jangan sampai kehilangan kendali atas performa tim. Konsultasi sekarang untuk solusi yang efektif dan mudah digunakan!
