Gaji Pokok adalah – Masih banyak pekerja maupun pencari kerja yang mengira UMR dan gaji pokok adalah hal yang sama. Padahal, keduanya memiliki definisi, fungsi, dan landasan hukum yang berbeda.
Salah paham tentang ini bisa membuatmu keliru saat menilai slip gaji, negosiasi upah, atau bahkan saat memperjuangkan hak sebagai pekerja.
Apa Itu Gaji Pokok & UMR?
Gaji pokok merupakan elemen dasar dalam struktur penghasilan seorang pekerja. Komponen ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerja antara karyawan dan perusahaan, dan mencerminkan imbalan pokok atas tanggung jawab yang dijalankan.
Gaji pokok tidak mencakup tambahan-tambahan lain seperti tunjangan, bonus, atau insentif.
Dalam ketentuan hukum yang berlaku, gaji pokok harus menjadi bagian terbesar dari total gaji tetap, yaitu sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan upah tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karena sifatnya yang tetap, gaji pokok menjadi dasar untuk menghitung lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), serta potongan untuk iuran jaminan sosial.
Di sisi lain, UMR adalah istilah yang dahulu digunakan untuk menyebut standar minimum pengupahan yang berlaku di suatu wilayah. UMR, atau Upah Minimum Regional, ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi hak dasar pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak.
Namun, istilah ini secara resmi telah digantikan sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Kini, pengaturan upah minimum dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu UMP dan UMK.
Meski demikian, istilah UMR masih sering digunakan oleh masyarakat sebagai penyebutan umum terhadap standar upah minimum di suatu daerah, meskipun secara hukum tidak lagi digunakan.
Baca Juga : Format Slip Gaji Word : Panduan Lengkap dan Cara Membuatnya
Apakah Gaji Pokok Sama Dengan UMR?
Gaji pokok adalah upah dasar yang diterima karyawan sesuai perjanjian kerja. Besarnya ditentukan berdasarkan posisi, masa kerja, dan kebijakan perusahaan. Gaji pokok bersifat tetap dan tidak termasuk tunjangan atau bonus.
Sementara itu, UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama untuk standar upah minimum yang wajib dibayar perusahaan kepada pekerja.
UMR kini telah diganti secara resmi menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMR mencakup gaji pokok + tunjangan tetap, bukan gaji pokok saja.
Contohnya, jika UMR suatu daerah adalah Rp4.000.000, maka total gaji pokok dan tunjangan tetap yang dibayarkan tidak boleh kurang dari angka tersebut. Jadi, gaji pokok boleh di bawah UMR, asal ditambah tunjangan tetap hingga sesuai ketentuan.
Gaji pokok tidak sama dengan UMR. Gaji pokok adalah bagian dari total upah, sedangkan UMR adalah batas minimum total penghasilan tetap yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja.
Mengapa Upah Minimum Tiap Daerah Bisa Berbeda?
Salah satu hal yang sering membingungkan pekerja maupun pencari kerja adalah mengapa Upah Minimum di Indonesia tidak sama di setiap wilayah. Sebagian daerah memiliki upah minimum tinggi, sementara lainnya relatif rendah.
Padahal, semua berada dalam satu negara dan tunduk pada aturan yang sama. Hal ini sebenarnya wajar dan sudah diatur dalam kebijakan nasional, dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial.
Perbedaan UMR atau Upah Minimum Regional yang kini secara resmi dikenal sebagai UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) disebabkan oleh sejumlah pertimbangan berikut:
- kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap wilayah berbeda-beda.
- tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh.
- kemampuan dunia usaha di masing-masing wilayah turut menjadi penentu.
Selain itu, perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja di setiap daerah juga ikut dipertimbangkan. Produktivitas yang tinggi biasanya memungkinkan perusahaan memberikan kompensasi yang lebih besar untuk menarik dan mempertahankan karyawan.
Ini Daftar Gaji Minimum di Beberapa Provinsi
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar gaji paling rendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja di setiap provinsi.
Pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5% untuk tahun 2025, mengikuti kondisi ekonomi nasional, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun besarannya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui formula tertentu, setiap provinsi memiliki nominal UMP yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup layak dan kemampuan ekonomi masing-masing wilayah.
Berikut contoh UMP terbaru 2025 di beberapa provinsi Indonesia:
1. DKI Jakarta
- UMP 2024: Rp 5.067.381
- UMP 2025: Rp 5.396.761
Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta menetapkan UMP tertinggi se-Indonesia.
2. Jawa Tengah
- UMP 2024: Rp 2.036.947
- UMP 2025: Rp 2.169.349
Meski tergolong rendah, UMP Jateng naik konsisten setiap tahun dan mencerminkan biaya hidup di wilayah tersebut.
3. Sumatera Utara
- UMP 2024: Rp 2.710.493
- UMP 2025: Rp 2.886.175
Kenaikan UMP di provinsi ini turut mempertimbangkan pertumbuhan sektor industri dan inflasi lokal.
4. Kalimantan Timur
- UMP 2024: Rp 3.201.396
- UMP 2025: Rp 3.409.487
Dengan keberadaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), UMP Kaltim meningkat untuk mendukung kebutuhan pekerja.
5. Papua
- UMP 2024: Rp 4.024.270
- UMP 2025: Rp 4.285.850
Biaya hidup di wilayah timur Indonesia cukup tinggi, sehingga UMP di Papua juga relatif besar.
Penyesuaian UMP Diatur Berdasarkan:
- PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi
- Kebutuhan hidup layak (KHL) tahunan
- Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan dunia usaha di tiap daerah.
Baca Juga : Contoh Slip Gaji Excel Karyawan : Praktis dan Rapi
Gaji Pokok vs UMR: Ini Perbedaannya
Meskipun sering dianggap sama, gaji pokok dan UMR (Upah Minimum Regional) memiliki perbedaan yang jelas dari sisi fungsi, cakupan, dan ketentuan hukumnya. Berikut perbandingannya:
| Aspek | Gaji Pokok | UMR (Upah Minimum Regional) |
|---|---|---|
| Sifat | Bagian dari total upah | Batas minimum total upah tetap |
| Isi/Komponen | Hanya imbalan dasar atas pekerjaan | Gabungan dari gaji pokok + tunjangan tetap |
| Penetapan | Ditentukan oleh perusahaan | Ditetapkan oleh pemerintah (gubernur) setiap tahun |
| Dasar Hukum | Disesuaikan dengan struktur dan skala upah internal | Diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 & rekomendasi Dewan Pengupahan |
| Fleksibilitas | Bisa bervariasi antar karyawan di perusahaan | Berlaku seragam di satu provinsi atau kabupaten/kota |
| Tujuan | Sebagai dasar pembayaran dan hitung tunjangan/THR | Memberi perlindungan minimum bagi pekerja |
| Contoh | Gaji pokok Rp3 juta, belum termasuk tunjangan | UMR Rp4 juta = gaji pokok + tunjangan tetap ≥ Rp4 juta |
Catatan Penting:
- Gaji pokok boleh di bawah UMR, asal total dengan tunjangan tetap tidak kurang dari UMR.
- UMR berbeda di setiap provinsi karena menyesuaikan biaya hidup dan kondisi ekonomi daerah.
Gaji pokok dan UMR adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dalam sistem pengupahan.
Gaji pokok merupakan bagian dari penghasilan yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan perjanjian kerja, sedangkan UMR adalah standar minimum total penghasilan tetap (gaji pokok + tunjangan tetap) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Perusahaan wajib memastikan bahwa total gaji tetap yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari UMR yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan memahami perbedaan ini, pekerja dapat mengetahui haknya secara lebih jelas, dan perusahaan dapat menerapkan sistem pengupahan sesuai regulasi yang berlaku.
Kesulitan mengelola KPI dan absensi karyawan? Masalah ini bisa membuat manajemen menjadi tidak efektif dan menyulitkan evaluasi kinerja. Saatnya gunakan cara yang lebih mudah dan terstruktur. Konsultasi sekarang dan optimalkan proses HR perusahaan Anda!
